DUNIA BELAJAR: WILAYAH PERAIRAN INDONESIA – GEOGRAFI
Oct 31, 2014 · UU 32 2014 Kelautan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang… PERAIRAN: Makalah PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH … Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah atas wilayah laut sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara yuridis tidak mengubah wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | STOP ... Di samping mengatur wilayah perairan, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada Bab XII mengatur tentang Perlindungan dan Pelesetarian Lingkungan Laut, sedangkan Bagian V dari Bab XII ini mengatur tentang peraturan-peraturan internasional dan peraturan … DUNIA BELAJAR: WILAYAH PERAIRAN INDONESIA – GEOGRAFI
PERAIRAN: Makalah PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH … Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah atas wilayah laut sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara yuridis tidak mengubah wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | STOP ... Di samping mengatur wilayah perairan, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada Bab XII mengatur tentang Perlindungan dan Pelesetarian Lingkungan Laut, sedangkan Bagian V dari Bab XII ini mengatur tentang peraturan-peraturan internasional dan peraturan … DUNIA BELAJAR: WILAYAH PERAIRAN INDONESIA – GEOGRAFI Undang-Undang No. 1 tahun 1973 yang merupakan pengukuhan terhadap Perpu no. 4 tahun 1960 tantang perairan Indonesia Untuk menentukan batas landas kontinen Indonesia dengan negara tentangga, dilakukan melalui kerja sama bilateral dan multilateral dengan beberapa negara tentangga, seperti Malaysia, Singapura, Australia, Thailand, Dan India. Pengertian Wilayah Negara - Undang-Undah beserta Latar ...
27 Jan 2015 Bab kesatu mengatur tentang Ketentuan umum, kedua tentang asas dan tujuan, ketiga tentang ruang lingkup, keempat tentang wilayah laut, 11 Sep 2012 Dalam pasal 3 ayat 3 undang-undang perairan Indonesia disebutkan Mengenai hak lintas damai di laut wilayah, tidak ada persoalan karena telah Pasal 4: mengatur garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (straight 3 Jun 2016 Dalam Buku I RKUHP, Pasal 4 mengenai asas wilayah atau teritorial disebutkan bahwa wilayah laut Indonesia yang terdiri atas wilayah perairan dan menjadi bagian UU Sektoral yang mengatur mengenai tindak pidana 22 Mar 2017 Berdasarkan Pasal 16 UU Kelautan diatur bahwa Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah 11 Feb 2018 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Pasal 1. (1) Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang Konsep NKRI Menurut UUD Tahun 1945 - Pengertian, Contoh ... Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nucsantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 ... Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
Aug 08, 1996 · Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru.
