Aug 01, 2011 · Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan …
Oct 14, 2015 · Untuk mendukung visi di atas, maka setiap wilayah harus selalu memperhatikan aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3 yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR f, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan mang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; g, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN … Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan. Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan. Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang ;. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kedudukan sistem penataan ruang nasional merupakan salah satu bagian dalam perwujudan tujuan. 24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,. Tambahan Lembaran Penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 26. Tahun 2007, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun. 2007 tentang Penataan Ruang, perlu penyesuaian. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 ... Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN … undang-undang republik indonesia nomor : 19 tahun 2004 tanggal : 13 agustus 2004 peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 UU RI NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.pdf ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR f, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan mang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; g, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN … Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ~enirnban~ : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN …
