keputusan menteri agama. republik indonesia nomor 8 tahun 201. 6 tentang . kode jabatan, singkatan, dan akronim pada kementerian agama . dengan rahmat tuhan yang maha esa
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Macan Botak http://www.blogger.com/profile/10603355147834520482 noreply@blogger.com Blogger 69 1 25 PERATURAN - KEMENPPPA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis PEDOMAN PEMBINAAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA … Kementerian Agama. 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama. 12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan. 13. Badan Amil Zakat Nasional – PPID BAZNAS
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA … keputusan menteri agama republik indonesia nomor 582 tahun 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi kementerian agama tahun 2015 - 2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agama … PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA c. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nonggroe Aceh Darussalam sampai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; l. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2005 Keputusan Kementerian Agama – Website Kemenag Banten
keputusan menteri agama. republik indonesia nomor 8 tahun 201. 6 tentang . kode jabatan, singkatan, dan akronim pada kementerian agama . dengan rahmat tuhan yang maha esa PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA … 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kntor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; 16. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan … PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 …
Kementerian Agama. 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama. 12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan. 13. Badan Amil Zakat Nasional – PPID BAZNAS Tahun 2007-2011. Tahun 2011; Tahun 2010; Tahun 2009; Tahun 2008; Tahun 2007; Tahun 2002-2006 Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Cara Seleksi Calon KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998; 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA … dengan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
guru masih berpegang pada Keputusan Menteri Agama nomor 416 tahun 2007. Pada KMA tersebut, tunjangan kelebihan jam mengajar guru ditetapkan Rp